Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menekankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.
Hal itu disampaikan Jokowi saar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Adapun fokus kebijakan pertama, kata Jokowi adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kedua yaitu akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
Kelima, revitalisasi industri, ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Menurut Presiden, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Untuk itu, seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah diminta agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
