Pasarwajo – Penjabat (Pj) Bupati Buton, Basiran, membuka rapat koordinasi (Rakor) awal tahun 2023 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Buton.
Rakor tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, (1/2/2023).
Dalam kesempatannya, Basiran mengharapkan para kepala desa (Kades) harus memiliki inovasi untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya. Pengembangan potensi desa pun harus disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra itu juga menyampaikan sejak November 2022 telah memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan ABPDesa TA 2023. Namun sayangnya sampai saat ini belum juga selesai.
Olehnya itu, pada rakor ini Pj Bupati langsung memerintahkan Kadis PMD agar dalam waktu Minggu ini, peraturan tersebut sudah harus tuntas. Kemudian dapat segera disampaikan kepada masing-masing desa untuk menjadi pedoman penyusunan APBDesa.
Sehingga diharapkan tidak ada keterlambatan dalam proses belanja desa. Ini bertujuan untuk terjadinya sinergitas dan konektifitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Sehingga dana yang ditransfer dari pusat bisa langsung dimanfaatkan dan tidak ada lagi keterlambatan. Dengan jumlah Anggaran dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih 103 M se-Kabupaten Buton dapat dimaksimalkan. Saya yakin dan percaya 5 tahun kedepan Kabupaten Buton bisa lebih maju dari sekarang,” kata Pj Bupati Buton.
Lanjut, Pj Bupati Buton juga mengatakan forum tersebut menjadi tempat silaturahim dan pertukaran informasi bagi seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Buton.
“Melalui rapat koordinasi ini dan ikut serta aktif dalam organisasi pemerintah desa sebagai forum silaturahim antara semua kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa supaya saling menukar informasi ada sesuatu yang tidak di pahami didiskusikan mencari jalan keluarnya,” kata Pj. Bupati Buton.
Dalam kesempatannya tersebut, mantan Sekwan Bombana ini menyampaikan agar semua kepala desa ikut serta melaksanakan instruksi Presiden terkait permasalahan bangsa yang saat ini menjadi fokus penyelesaian oleh semua tingkatan pemerintahan yang pertama yaitu tentang inflasi dan stunting.
“Perlu Saya sampaikan kepada kita semuanya, permasalahan bangsa dan negara hari ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang pertama tentu terkait inflasi, hampir setiap Minggu kita rakor bersama Mendagri untuk mengevaluasi inflasi di seluruh daerah,” katanya.
Terkait stunting, kata dia angka stunting di Buton masih tinggi. Olehnya perlu melakukan intervensi melalui dinas terkait dengan melakukan aksi langsung.
“Semalam saya membuat rencana aksi bukan lagi aplikasi untuk percepatan penurunan jumlah anak stunting di wilayah Kabupaten Buton, dan sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk membuat instruksi bupati tentang kewajiban bagi para pejabat lingkup Pemda Kabupaten Buton mulai dari diri saya sendiri selaku Penjabat Bupati sampai Kepala Desa dan Lurah termasuk Kepala SD dan SMP serta Ka Puskesmas untuk menjadi orang tua asuh anak stunting melalui kegiatan sedekah Jumat dengan memberikan bantuan protein hewani kepada anak stunting di wilayah Kabupaten Buton, kemudian nanti kita evaluasi bagaimana dampaknya,” kata Pj Bupati.
Lebih jauh, Pj. Bupati Buton juga berpesan, para kepala desa dapat menjaga stabilitas kemanan dan politik di daerah khususnya di wilayah desa masing-masing dengan cara mencegah tersebarnya informasi yang tidak benar.
“Menjaga stabilitas keamanan dan politik yang berasal dari instruksi presiden agar sampai ke tingkat desa, dengan mencegah tersebarnya informasi bohong,” tandasnya. (**)
