Baubau – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bau-bau menyelenggarakan Press Conference APBN Kuartal I TA 2023 lingkup KPPN Baubau di Aula KPPN Baubau, Kamis (25/52023).
Acara dihadiri secara langsung oleh perwakilan Kepala Satuan Kerja Vertikal Kementerian/Lembaga. Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai forum koordinasi pelaksanaan anggaran di tingkat manajerial sekaligus dalam rangka peningkatan literasi pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat luas.
Kepala kantor KPPN Baubau, Hariyanto, mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui KPPN Baubau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.700,49 miliar, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat bagi 103 satuan kerja instansi vertikal Kementerian, Lembaga sebesar Rp.751,71 miliar dan Belanja Transfer kedaerah untuk Enam Kabupaten dan Kota sebesar Rp.3.948,78 miliar.
“Pada Belanja Pemerintah Pusat, dari alokasi pagu sebesar Rp.751,71 miliar, hingga akhir april telah terealisasi sebesar Rp.224,85 miliar (29,91%). Realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut, terdiri dari Belanja Pegawai Rp107,37 miliar, Belanja Barang Rp83,72 miliar, dan Belanja Modal 68,37miliar,” kata Hariyanto.
“Terjadi tren peningkatan realisasi belanja, khususnya pada jenis belanja pegawai dan belanja barang pada akhir 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” sambungnya.
Lanjut Heriyanto, Sedangkan untuk Belanja Transfer Ke Daerah, dari alokasi pagu sebesar Rp3,948,78 miliar, telah terealisasi sebesar Rp1.151,45 miliar, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa.
“Dari sisi capaian kinerja pelaksanaan anggaran terlihat adanya peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satuan kerja lingkup KPPN Baubau, dari sebelumnya 95,26 di triwulan I tahun 2022, menjadi 97,32 di triwulan I tahun 2023,” ungkapnya.
Lanjut Hariyanto menjelaskan, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, baik dari sisi kualitas perencanaan, atau kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil, yang terdiri dari 8 (delapan) indikator.
“Perbaikan pada nilai IKPA di triwulan I 2023 menunjukkan bahwa satker telah menerapkan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dengan perbaikan terus menerus, dimana tingkat perhatian dan kepatuhan Satker terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan,” jelasnya.
Ia juga diharapkan seluruh Satuan Kerja (Satker) mewujudkan suatu langkah yang konsisten, sinergis antar unit kerja, serta terus berkomitmen dan membina koordinasi yang baik dengan KPPN agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat diraih dengan optimal, melalui percepatan realisasi belanja dan pencapaian output dan outcome, serta dapat mencari solusi terbaik apabila terdapat kendala (permasalahan) teknis yang menghambat pelaksanaan anggaran Direktorat perbendaharaan.
“Dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan berbagai inovasi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, antara lain melalui implementasi Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digapai Satu, Dengan adanya digitalisasi pembayaran tersebut, diharapkan penggunaan uang tunai dapat digantikan dengan mekanisme pembayaran yang lebih efisien dan modern,” tutup Haryanto. (Firman)
