Jakarta – Rombongan tim dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) melakukan audiensi bersama Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas RI bertempat di Aula Sulawesi, Lantai 8 Menara Kementerian PPN/Bappenas RI pada Selasa (9/7/2024).
Rombongan Pemkab Busel ini dipimpin Pj. Bupati Busel, Parinringi. Kemudian turut serta Sekda La Ode Budiman bersama Pimpinan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Busel dan Ketua DPRD Busel.
Pj. Bupati Buton Parinringi mengungkapkan, kunjungan audensi bersama Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas RI, Mohammad Roudo ini merupakan keinginan untuk menjemput bola dalam mewujudkan kebutuhan prioritas di Busel. Pemkab Busel, kata dia, sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah.
Harapannya, kunjungan yang merupakan wujud keseriusan Pemkab Busel ini selanjutnya menjadi perhatian untuk kemudian dapat diprioritaskan.
“Didalam usulan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik, fisik maupun non fisik, mencakup integrasi seluruh bidang, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, jalan, perikanan dan pariwisata, akan berdampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Busel,” ungkap Parinringi.
Sementara itu Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas RI, Mohammad Roudo mengapresiasi kunjungan rombongan Pemkab Busel.
Muhammad Roudo mengatakan bahwa penting untuk menyusun skala prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD kemudian diselaraskan dengan prioritas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena segala usulan yang dibuat akan diusulkan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat melalui musrenbang nasional maupun regional.
Selain itu Muhammah Roudo juga menyampaikan bahwa Pemkab Busel pada Kebijakan DAK Fisik Tahun 2025 memperoleh lokus di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sanitasi. Untuk itu Ia menekankan agar Pemkab Busel untuk segera melengkapi dokumen pendukung usulan masing-masing Bidang.
“Kami sampaikan kepada Pemkab Busel agar dalam penginputan usulan prioritas Tahun 2025 di Aplikasi KRISNA DAK agar dilengkapi semua dokumen pendukung untuk menjadi bahan pertimbangan Pemerintah pusat dalam mengalokasikan besaran anggaran” ujar Roudo.
“Terima kasih, kami telah memperoleh informasi, usulan dan sebagainya. Nanti, seluruh usulan akan dikembangkan, melalui proses dan tahapan. Seterusnya, untuk kebutuhan informasi yang lebih lanjut, kami dan beberapa unit kerja sangat bersedia, tergantung apa yang menjadi kebutuhannya,” sambungnya.
